Selain itu dalam SK Gubernur sudah jelas, bahwa setelah pendidikan harus kembali menjadi PNS PEMDA Provinsi, dan mengabdi setidaknya selama 5 tahun, namun kenyataannya justru tidak dilakukan, dan menjadi anggota KPU provinsi selama 5 tahun. Padahal selama pendidikan, Aris Munandar, dibebas tugaskan dari kegiatan dan tugas dinas sebagai PNS, namun tetap mendapatkan gaji dan tunjangan utuh setiap bulannya.
Selain itu, akibat menjadi anggota KPU, hasil pendidikan yang dibiayai uang rakyat, justru tidak diberdayakan di pemda provinsi, untuk pembangunan Bengkulu. Hal ini jelas merugikan PEMDA, yang sudah mengeluarkan anggaran hingga ratusan juta rupiah untuk menyekolahkan Aris Munandar.
Aris Munandar harus mengembalikan uang negara yang sudah digunakannya untuk pendidikan S3 nya, karena justru memilih menjadi anggota KPU dan tidak mengabdi sebagai pns pemda provinsi selama 5 tahun kedepan.
Muhammad Helmy RBTV Melaporkan
Tidak ada komentar:
Posting Komentar