KBRN, Bengkulu: Gabungan Mahasiswa dan OKP se Kota Bengkulu melakukan aksi damai untuk menolak rencana kenaikan harga BBM. Rencana kenaikan Bahan Bakar Minyak (BBM) yang akan diberlakukan Pemerintah Pusat mendapat protes keras dari Mahasiswa dan Organisasi Kepemudaan di Kota Bengkulu yang menggelar aksi damai hari ini, Senin (17/6/2013).
Untuk menyampaikan aspirasinya terhadap penolakan kenaikan BBM, para mahasiswa yang terdiri dari elemen KAMMI, BEM UNIB, BEM UMB, UNIHAZ, HMI dan Pusat Kajian Anti Korupsi – Puskaki tersebut melakukan long march dari kawasan Balai Buntar KM 6,5 menuju Kantor DPRD Provinsi Bengkulu. Mahasiswa juga membawa spanduk besar bertuliskan "Tolak Kenaikan BBM..!! SBY!! waktumu sudah habis!" serta boneka yang dipakaikan jas Partai Demokrat bergambar wajah SBY.
Massa juga sempat menggelar orasi di gerbang masuk Stasiun Pengisian Bahan bakar Umum (SPBU) KM 6,5 dan melarang pemilik mobil pribadi yang ingin melakukan pengisian BBM ke SPBU karena dinilai tidak layak untuk menggunakan BBM bersubsidi.
"Bapak tidak boleh masuk, bapak ini pakai BBM subsidi!" ungkap Melyansori salah seorang demonstran.
Usai berorasi, mahasiswa bermaksud melakukan penyegelan SPBU dengan menutup pintu gerbang, namun dilarang aparat karena dinilai merugikan kepentingan masyarakat banyak.
Aksi damai pun dilanjutkan ke Kantor DPRD Provinsi Bengkulu yang juga sudah mendapatkan penjagaan ketat dari aparat kepolisian yang menahan para demonstran memasuki halaman kantor. Dalam orasi yang disampaikan, rencana kenaikan BBM dituding hanya kepentingan politis khususnya partai tertentu dan golongan pada Pemilu 2014 mendatang.
"Kenaikan BBM ini rawan dengan kepentingan politik, SBY ingin naik lagi di Pemilu 2014, kita yang menjadi korban. Tolak kenaikan harga BBM!!" ujar
Kenaikan BBM dinilai hanya menguntungkan pihak swasta dan asing yang dibuktikan dengan banyaknya SPBU yang bermunculan, sementara dampak terburuk akan dirasakan rakyat kecil yang akan sengsara akibat kebijakan itu, dengan melambungnya harga bahan pokok, resiko inflasi yang tinggi, pertambahan jumlah orang miskin, pengangguran dan kekhawatiran tingginya kriminalitas karena himpitan ekonomi yang dirasakan. "Kalau BBM tetap naik, maka SBY turun," ungkap Redho yang juga mendapat dukungan dari rekan-rekannya.
Pemerintah pusat diharapkan melakukan tindakan lebih bijaksana ketimbang menaikkan BBM, diantaranya dengan memanfaatkan Saldo Anggaran Lebih – SAL yang pada tahun 2012 lalu mencapai 66,77 triliun rupiah, mempertahankan dan meningkatkan penerimaan pajak serta penerimaan negara bukan pajak, penghematan belanja barang dan pegawai maupun menasionalisasi aset-aset negara yang dikuasai oleh pihak swasta dan asing. (Antonia S/AKS)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar